Peraturan

UNDANG-UNDANG

• UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 
• UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN 
• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.
• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN
• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

PERATURAN PEMERINTAH

• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAAN PERGURURAN TINGGI 
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008 PENDANAAN PENDIDIKAN 
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG DOSEN
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR 
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2012 TENTANG ERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU
• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2O17 TENTANG KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

• Keputusan Menteri Nomor 82-DIKTI-Kep-2009 Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
• Keputusan Menteri Nomor 70-D-T-2010 Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
• Keputusan Menteri Nomor 71-DIKTI-Kep-2012 Standar Beasiswa Dikti untuk Pendidikan BPP-DN (d-h bernama BPPS) yang Berlaku mulai Tahun Anggaran 2013
• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053-P-2012 Tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidikan Untuk Dosen Tahun  2012-2013
• Keputusan Menteri Nomor 25-DIKTI-Kep02014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru
• Keputusan Menteri No. 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

• KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195 /M/Kp/IV/2015 TENTANG PENETAPAN LOGO KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
• KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377/M/Kp/V/2015 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENRISTEKDIKTI
• KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 492.a/M/Kp/VIII/2015 TENTANG KLASIFIKASI DAN PEMERINGKATAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA
• KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 525.a/M/Kp/IX/2015 TENTANG PEMBERIAN KUASA PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

INSTRUKSI MENTERI RISTEK DAN DIKTI

• INSTRUKSI MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KEGIATAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN
• INSTRUKSI MENDIKBUD NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

• PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
• PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
  NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI
• PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020
  TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI, DAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA

PERATURAN MENTERI RISTEK DAN DIKTI

• Permenristek & Dikti no. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
• Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenristekdikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
• Permenristekdikti No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional PTN Badan Hukum
• Permenristekdikti No. 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
• Permenristekdikti no.12 Tahun 2016 tentang Tata Cata Pelaksanaan uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
• Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
• Permenristekdikti No. 31 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemristekdikti
• Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi (Menghapus Permenristekdikti no. 87 Tahun 2014)
• Permenristekdikti No. 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur
• Permenristekdikti No. 36 Tahun 2016 tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan Kemristekdikti
• Permenristekdikti No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan Tendik Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada 35 PTN Baru
• Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti
• Permenristekdikti No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
• Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
• Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemenristekdikti
• Permenristekdikti No.52 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan
• Permenristekdikti no. 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan di Kemenristekdikti
• Permenristekdikti No. 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti
• Permenristekdikti no. 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenristekdikti
• Permenristekdikti No. 56 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kemenristekdikti
• Permenristekdikti No. 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembanguan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan kemenristekdikti
• Permenristekdikti No. 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemenristekdikti
• Permenristekdikti no. 59 Taun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kemenristekdikti
• Permenristekdikti no. 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kemenristekdikti
• Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
• Permenristekdikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
• Permenristekdikti no. 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
• Permenristekdikti no. 65 Tahun 2016 tentang gelar Doktor Kehormatan
• Permenristekdikti no. 68 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kemenristekdikti
• Permenristekdikti no.69 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan SBK 2016
• Permenristeldikti no.74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi PTN BLU
• Permenristekdikti no. 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti
• Permenristekdikti no. 90 tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara
• Permenristekdikti no. 92 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti
• Permenristekdikti no. 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemenristekdikti
• Permenristekdikti no. 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di ingkungan Kemenristekdikti.
• Permenristekdikti no. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS
• Permenristekdikti no. 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program S1 pada PTN
• Permenristekdikti no. 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Prodi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (PSDKU), membatalkan Permendikbud no.20 Tahun 2011
• Permenristekdikti no. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kemenristekdikti
• Permenristekdikti no.10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kemenristekdikti
• Permenristekdikti no. 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan
• Permenristekdikti no. 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi
• Permenristekdikti no. 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PTN
• Permenristekdikti no. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor
• Permenristekdikti no. 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah
• Permenristekdikti no. 49 Tahun 2018 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia
• Permenristekdikti no. 30 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi
• Permenristekdikti no. 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024

SURAT EDARAN MENTERI RISTEK DAN DIKTI

• SURAT EDARAN NOMOR 01/M/SE/V/2015 TENTANG PENUNDAAN IMPLIMENTASI PERMENDIKBUD NO.49, 73,95, 154 TAHUN 2014 DAN TINDAK LANJUT PELAKSAAAN EVALUASI KEMBALI
• SURAT EDARAN NOMOR 17/M/I/2015 TENTANG SERTIFIKAT PENDIDIK LULUSAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
• SURAT EDARAN NOMOR 105/M/VI/2015 TENTANG PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
• SURAT EDARAN NOMOR 2/M/SE/IX/2016 TENTANG PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI BARU DAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
• SURAT EDARAN NOMOR 01/M/SE/III/2017 TENTANG DOSEN YANG BERKUALIFIKASI S1
• SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2O20 TENTANG PENCEGAHAN DAN PBNANGANAN CORONA VIRUS T/SEAST (COVID-19) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
• SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-l9) PADA SATUAN PENDIDIKAN

KEPUTUSAN SEKJEN KEMENRISTEK DIKTI
Toggle Content
SURAT EDARAN SEKJEN KEMENRISTEK DIKTI
Toggle Content
KEPUTUSAN DIRJEN DIKTI
Toggle Content
PERATURAN DIRJEN DIKTI
Toggle Content
PERATURAN BAN-PT

• Perban No. 1 Tahun 2020: Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT
• Perban No. 2 Tahun 2020: Instrumen Suplemen Konversi
• Perban No. 3 Tahun 2020: Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT tentang Peringkat Akreditasi
• Perban No. 4 Tahun 2020: Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT
• Perban No. 5 Tahun 2020: Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakuan oleh BAN-PT
• Perban No. 7 Tahun 2020: Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Doktor
• Perban No. 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri

PERATURAN LAMDIK

• Peraturan Nomor 22 tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan
• SK LAMDIK Nomor:1/PEMB.LAMDIK/I/2021, Tanggal 25 Januari 2021 tentang Anggaran Rumah Tangga Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

PERATURAN LAMSAMA
Toggle Content
PERATURAN LAMEMBA

• Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186M2021 Tentang Program Studi Yang Diakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Mandiri
• Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
• Lampiran-1-Peraturan-BAN-PT-Nomor-8-2021-Instrumen-EMBA-Naskah Akademik
• Lampiran-2-Peraturan-BAN-PT-Nomor-8-2021-Instrumen-EMBA-Kriteria dan Prosedur
• Lampiran-3-Peraturan-BAN-PT-Nomor-8-2021-Instrumen-EMBA-Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Dini
• Lampiran-4-Peraturan-BAN-PT-Nomor-8-2021-Instrumen-EMBA-Panduan Penyusunan Kinerja Program Studi
• Lampiran-5-Peraturan-BAN-PT-Nomor-8-2021-Instrumen-EMBA-panduan Pemantauan dan Evaluasi
• Lampiran-6-Peraturan-BAN-PT-Nomor-8-2021-Instrumen-EMBA-Program Diploma Tiga
• Lampiran-7-Peraturan-BAN-PT-Nomor-8-2021-Instrumen-EMBA-Program Sarjana
• Lampiran-8-Peraturan-BAN-PT-Nomor-8-2021-Instrumen-EMBA-Program Sarjana Terapan
• Lampiran-9-Peraturan-BAN-PT-Nomor-8-2021-Instrumen-EMBA-Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi LAMEMBA
• PERATURAN LAMEMBA NO. 1 TH 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA
• PERATURAN LAMEMBA NO. 2 TH 2021 TENTANG MEKANISME AKREDITASI
• PERATURAN LAMEMBA NO. 3 TH 2021 TENTANG PROSEDUR PERMOHONAN AKREDITASI
• PERATURAN LAMEMBA NO. 4 TH 2021 TENTANG PEDOMAN PROSEDUR ASESMEN KECUKUPAN
• PERATURAN LAMEMBA NO. 5 TH 2021 TENTANG PEDOMAN PROSEDUR ASESMEN LAPANGAN
• PERATURAN LAMEMBA NO. 6 TH 2021 TENTANG PEDOMAN PROSEDUR KERJA KOMITE AKREDITASI
• PERATURAN LAMEMBA NO. 7 TH 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASESOR
• PERATURAN LAMEMBA NO. 8 TH 2021 MEKANISME PENYELESAIAN KEBERATAN
• PERATURAN LAMEMBA NO. 9 TH 2021 PEDOMAN PERILAKU BERETIKA
• PERATURAN LAMEMBA NO. 10 TH 2021 PEDOMAN PELAPORAN BERKALA PELAKSANAAN AKREDITASI
• PERATURAN LAMEMBA NO. 11 TH 2021 PELAPORAN KEPADA MENTERI
• PERATURAN LAMEMBA NO. 12 TH 2021 KEMIRIPAN DOKUMEN

PERATURAN LAM INFOKOM
Toggle Content
PERATURAN LAM TEKNIK
PERATURAN LAM PTKes
Toggle Content